HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Jelang Pilkada Serentak


Pilkada serentak 2018 yang diadakan di 171 daerah (17 propinsi, 115 kabupaten, serta 39 kota) nampaknya lebih menarik daripada pilkada serentak 2017. Dinamika pilkada serentak satu tahun waktu lalu terbenam karena didominasi ingar- bingar penentuan gubernur Jakarta yang diwarnai gosip dan sentimen berbasiskan SARA (suku, agama, ras, serta antargolongan). Demikian ramai kabar berita serta pembicaraan orang-orang berkaitan tarik-menarik pasangan calon (paslon) dalam Pilgub Jakarta hingga seakan-akan Pilkada 2017 cuma berjalan di ibu kota negara. Walau sebenarnya, waktu yang sama, pilkada berjalan dengan serentak di 101 daerah yang meliputi 7 propinsi, 76 kabupaten, serta 18 kota di Indonesia.

Berlainan dengan Pilkada 2017 yang relatif terpusat pada Pilgub Jakarta, situasi persaingan perebutan telah terlihat mencolok di beberapa daerah dalam Pilkada 2018, baik di Jawa ataupun luar Jawa. Pertandingan yang begitu ketat sedikitnya berjalan di lima propinsi paling utama, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, serta Sulawesi Selatan. Ini menarik karna lima propinsi itu dengan berurutan mempunyai jumlah pemilih paling banyak, keseluruhan menjangkau 108, 2 juta pemilih atau sekitaran 67 % dari sekitaran 160, 7 juta pemilih dalam Pilkada 2018. Dengan teori, kekuatan parpol atau koalisi parpol memenangkan pilkada di lima propinsi itu diprediksikan berpeluang juga memenangkan pertandingan Pilpres 2019.

Koalisi partai ”tiga sekawan”
Walau bagaimanapun, tidak gampang temukan ada seperti ”pola” koalisi atau kerja sama antarparpol dalam mengusung paslon pilkada. Terlebih bila alur yang disebut meliputi peta koalisi di 171 daerah, satu pekerjaan yang nyaris tidak mungkin. Peta koalisi politik yang terjadi tidak cuma berlainan pada satu daerah serta daerah yang lain, tetapi sangat bermacam. Partai politik yang sama-sama ”bermusuhan” di tingkat nasional malah dapat sama-sama bekerja bersama serta bergandengan tangan di tingkat daerah, baik propinsi ataupun kabupaten serta kota.

Tidaklah heran bila Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dapat sama-sama berkoalisi dengan Partai Demokrat dalam mengusung Ganjar Pranowo-Taj Yasin jadi calon gubernur-cawagub Jateng. Hal yang sama berlangsung di Jawa Timur saat koalisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta PDI-P yang mengusung pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno pada akhirnya ikut di dukung Gerindra serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Hanya satu kerja sama antarpartai yang relatif terpola yaitu koalisi segitiga pada Gerindra, PKS, serta Partai Amanat Nasional (PAN) di lima daerah, yaitu Jawa barat, Jateng, Sumut, Kalimantan Timur, serta Maluku Utara. Arah koalisi partai ”tiga sekawan” ini tidak hanya dalam rencana sama-sama mensupport dalam pilkada, namun juga dalam usaha penjajakan koalisi pengusungan Prabowo Subianto jadi calon presiden 2019. 

Telah pasti tak ada yang salah dengan hal tersebut. Terlebih sampai sekarang ini hanya satu kompetitor penting Jokowi pada pilpres yang akan datang hanya Prabowo Subianto. Ketua umum sekalian Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu juga hanya satu profil yang senantiasa ada di posisi ke-2 semuanya hasil survey berkaitan elektabilitas capres 2019.

Cuma saja sejauh mana koalisi Gerindra, PKS, serta PAN itu berikan insentif pelebaran basis support untuk Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 masih tetap jadi pertanyaan besar. Persoalannya bukanlah hanya pada kenyataan kalau koalisi politik berbentuk cair, tetapi juga karna basis koalisi yg tidak ideologis serta lebih bertujuan periode pendek.

Dari lima propinsi dengan pemilih paling banyak diatas, koalisi Gerindra, PKS, serta PAN cuma kuat di Jateng serta Sumut. Di Jawa barat, PAN mensupport Sudrajat-Syaikhu ”setengah hati” karna terlebih dulu bersama PKS telah telanjur mengikat prinsip dengan Deddy Mizwar. Wakil gubernur Jawa barat ini pada akhirnya masuk Partai Demokrat serta diusung jadi cagub bersama dengan cawagub Dedi Mulyadi oleh Demokrat serta Partai Golkar.

Di Jawa timur, Gerindra serta PKS yang mensupport Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno malah berpisah jalan dengan PAN yang mengusung Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak. Sesaat di Sulsel, Gerindra yang mensupport Agus Arifin Nu’mang-Tanribali Lamo berlainan pilihan dengan PKS serta PAN yang ikut mengusung Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman bersama dengan PDI-P.

Kegagalan kaderisasi
Fenomena beda yang tertangkap cukup kuat dibalik hiruk pikuk Pilkada 2018 yaitu kecenderungan beberapa partai politik mempromosikan profil diluar kader mereka sendiri. Tokoh-tokoh nonkader ini cukup bermacam, dari mulai tentara, polisi, petahana dari parpol berlainan, birokrat, sampai tokoh agama serta artis. Sebatas contoh, PDI-P sekurang-kurang mengusung empat purnawirawan jenderal jadi cagub serta cawagub (di Jawa barat, Maluku, serta Kalimantan timur), baik yang datang dari TNI ataupun Polri. Gerindra sedikitnya mencalonkan tiga purnawirawan jenderal TNI untuk cagub serta cawagub, yaitu di Jawa barat, Sumut, serta Sulsel.

Di Sumut, Partai Nasdem malah mengusung calon dari partai beda, walau sebenarnya petahana, yaitu Tengku Erry Nuradi yang sudah memiliki pengalaman memimpin Sumut, tidak cuma kader, tetapi juga Ketua Dewan Pimpinan Lokasi Partai Nasdem setempat. Tak ada keterangan yang paling masuk akal dibalik kenyataan politik begini terkecuali kegagalan kaderisasi parpol tersebut di satu pihak serta makin kentalnya pragmatisme politik partai-partai di beda pihak.

Kegagalan kaderisasi parpol ini juga yang menerangkan meningkatnya jumlah pasangan calon tunggal dalam Pilkada 2018. Sampai pendaftaran paslon peserta pilkada ditutup, sekurang-kurangnya ada 13 pasangan calon tunggal peserta Pilkada 2018, bertambah dari 3 pasangan calon tunggal pada pilkada serentak 2015 serta 9 pasangan calon tunggal dalam pilkada serentak 2017.

Terkecuali aspek kaderisasi, ramainya paslon tunggal dalam pilkada nampaknya juga berkaitan dengan makin tingginya cost politik yang perlu di keluarkan calon bila menginginkan diusung oleh parpol atau koalisi parpol. Ketika yang sama, paslon petahana yang mempunyai elektabilitas tinggi serta/atau mempunyai support dana yang besar memborong support partai supaya kesempatan menang—lantaran jadi paslon tunggal—menjadi semakin besar sekali lagi.

Mahar yang makin mahal
Satu diantara masalah besar dibalik skema pilkada dengan segera yang di gelar mulai sejak 2005 yaitu system pencalonan pilkada yang masih tetap tersentralisasi pada pimpinan pusat partai di Jakarta. Semuanya calon dengan kata lain paslon yang diusung oleh satu parpol di daerah, baik propinsi ataupun kabupaten serta kota, mesti peroleh surat referensi pimpinan pusat partai dan di tandatangani oleh ketua umum serta sekretaris jenderal partai. KPU di semuanya tingkat juga akan menampik paslon yang diusung satu partai bila belum juga dibarengi surat referensi itu.

Efek dari sistem pemilihan calon begini yaitu timbulnya ketergantungan pengurus lokasi serta cabang partai pada pengurus pusat. Lebih jauh sekali lagi, ketergantungan pengurus daerah yang tinggi pada pengurus pusat melahirkan kesempatan jual-beli support, restu, serta sudah pasti surat referensi atau popular dengan sebutan ”rekom”. Pada akhirnya rekom berikut yang diburu oleh beberapa pengurus daerah serta tokoh-tokoh yang tertarik maju jadi calon dalam pilkada.

Mereka, beberapa pengurus daerah serta tokoh yang ingin maju itu, disangka kuat membanjiri Jakarta pada Desember 2017 untuk memburu rekom DPP satu parpol. Telah dapat disangka juga, beberapa puluh serta bahkan juga mungkin saja beberapa ratus kantong uang tunai beralih tangan dari orang daerah ke ”oknum” pengurus atau pimpinan partai di Jakarta.

Fenomena ini melahirkan arti ”mahar politik”, yaitu seperti biaya politik untuk paslon bila menginginkan bisa referensi dari partai untuk bertanding di pilkada. Karenanya, pernyataan terbuka La Nyalla Mattalitti yang mengakui ”diperas” beberapa puluh miliar rupiah oleh satu parpol dalam rencana hasratnya jadi calon dalam Pilgub Jawa timur hanya puncak gunung es dari demikian dalam, kronis, serta rusak fenomena mahar serta politik uang dibalik ingar-bingar perayaan pilkada.

Seseorang pengurus partai sempat menceritakan kalau harga rekom ini dapat tidak sama, tergantung pada potensi ekonomi satu daerah serta kelayakan sang calon. Harga rekom untuk lokasi atau daerah yang strategis dan mungkin dengan ekonomi lebih mahal dari pada beberapa daerah yang ”kering”.

Demikian halnya harga rekom untuk beberapa profil nonkader dan kurang layak dengan elektoral lebih mahal dari pada mereka yang berstatus jadi kader serta dipandang mempunyai potensi elektabilitas tinggi. Bila calon yaitu profil umum yang popular, kader partai, serta mempunyai potensi elektoral tinggi, seringkali partai tidak memohon mahar, namun cuma ”sekadar” cost politik untuk promosi, sosialisasi, serta kampanye.


Efek paling serius dari semakin mahalnya mahar politik yaitu terjadinya pemerintahan hasil pilkada yang korup serta transaksional. Cost politik miliaran rupiah yang di keluarkan beberapa paslon, beberapa lewat cara ijon pada pemodal, nyaris tidak mungkin dikembalikan dengan memercayakan upah jadi kepala daerah. Hanya satu langkah yaitu mengorbankan kebutuhan umum, yaitu membiarkan sebagian project pembangunan yang dibiayai APBD jadi lahan bancakan beberapa entrepreneur yang membiayai mereka dalam pilkada. Pada akhirnya, rakyat tidak lebih dari angka-angka elektoral yang cuma dapat merajut keinginan serta mencapai mimpi dari pilkada yang satu ke pilkada selanjutnya.Oleh: Syamsuddin Haris, Guru Besar Riset LIPI. Sumber: Harian KOMPAS

Previous
« Prev Post
Oldest
You are reading the latest post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *